“Akibat Banyak Loket Tak Jelas” Masyrakat Pertanyakan Kinerja BPN Depok

                                                                    Kantor BPN Kota Depok (Ist)

Depok Pajajaran News

Akibat banyak loket yang tidak jelas serta ulah sejumlah oknum pegawainya. Kinerja Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menjadi pertanyaan masyarakat. Apalagi belakangan ini bila ada masyarakat yang ingin mengurus pengukuran serta pemetaan bidang tanah melalui jalur resmi yang sedianya hanya 14 hari kerja, ternyata memakan waktu lebih dari satu bulan.

“ Ya benar dalam pengurusan pengukuran tanah milik saya sangat lambat, karena melaui jalur resmi, tapi jika melaui Tol pengurusannya sangat cepat,” kata H.TM, kepada wartawan Jum`at (25/5/2012) dikantor BPN Depok

Diungkapkan H.TM, dalam pengurusan dan pengukuran serta pemetaan bidang tanah melalui jalur resmi hanya 14 hari kerja, anehnya ternyata memakan waktu lebih dari satu bulan. Sementara bila melalui jalur tidak resmi, proses nya hanya beberapa hari saja. Jika ingin cepat pemohon harus mengeluarkan biaya tidak resmi sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

“ Padahal dalam pengukuran, penataan bidang tanah melalui jalur resmi, sesuai tarip pemohon hanya mengeluarkan biaya tidak lebih dari Rp 200.000,- ,” jelas H.TM sambil menunjukan berkas pengajuan yang ditandai dengan hurup (N) yang berarti nihil, alias tidak ada dananya.

Diakui H.TM, karena dirinya tidak mempunyai uang banyak , terpaksa mengurus sertifikatnya nya melalui jalur resmi, tetapi prosesnya sampai satu bulan lebih. Jika bung tidak percaya silahkan tanya sama pegawai BPN nya, benar gak tuh aturan itu,” kata H.TM, kesal.

Sumber lain, DD, mengakui ,dikantor BPN Depok tersebut memang banyak loket yang tidak jelas, ada loket bawah dan ada loket atas. Hal itu dibentuk oleh sejumlah oknum . Coba saja bila bung tidak percaya di croscek ,” kata DD menyarankan sambil menyayangkan cuma karena sudah ramai didatangi wartawan dan LSM loket tidak jelas itu, kini dikembalikan seperti semula. Jadi tidak ada lagi loket bawah atau loket atas,” kilahnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor BPN Depok Mujahidin Ma`ruf melalui Hajairin dan Humas BPN H.Dedi kepada Radar Online belum lama ini membantah tegas bahwa tidak benar di kantor BPN ada dua loket atas dan bawah.

“ Tidak benar ada loket tambahahan atas dan bawah. Bila masyarakat yang ingin mengurus sertipikat silahkan sesuai prosedur dan sesuai hari kerja dengan catatan berkas lengkap ,” kata Hajairin yang didampingi H.Dedi.

Informasi lain seperti dikutip sejumlah media, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Mursadha Tuki, mengakui, bahwa pengurusan dan pungutan tidak resmi lewat jalur cepat ini, sudah dihentikan sejak awal Mei lalu,” katanya singkat.

Sejumlah kalangan menilai, secara kasat mata memang dugaan praktik pungli di kantor BPN Depok sudah terjadi sejak lama, tetapi sulit untuk dibuktikan karena ada semacam tenggang rasa tahu sama tahu dan tentunya ada semacam kerajaan kecil yang dibentuk oleh sejumlah oknum pegawai BPN. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi.(Faldi/Asp)