Suasana para guru honor berdemo
Depok Pajajaran News
Keinginan buruh diupah sesuai upah
minimum kota (UMK) yang disuarakan kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia (May Day)
disambut gembira beberapa pihak. Sebab masih banyak buruh dibayar tidak sesuai
kesepakatan. Semangat para buruh untuk mengambil hak mereka, menular kepada
para guru honorer yang digaji tidak sesuai UMK.
Salah seorang guru honorer Nur Laely merasa
pendapatannya menjadi seorang guru masih jauh dari harapan. Terlebih lagi,
melihat sesama guru honorer yang sudah berkeluarga harus mencari tambahan
penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“ Di satu sisi kami di tuntut secara profesional. Tapi, karena tuntutan hidup mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Minimal, dari gaji guru itu bisa disetarakan dengan gaji buruh Depok berdasarkan UMK,” katanya, kepada wartawan Kamis (3/5/2012).
Leli panggilan akrab Nur Laelay sudah lama menjadi pendidik. Namun, pendapatannya dari mengajar sama sekali tak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Dirinya berharap agar gaji dari guru honorer bisa disamakan dengan UMK Depok. Pasalnya, tuntutan kebutuhan semakin tinggi dan tidak bisa ditunda.
“ Mau bagaimana lagi, professional harus dipenuhi. Tapi, dari sisi pemenuhan kebutuhan juga harus terpenuhi,”terang guru Madrasah itu.
Meski begitu, Leli bangga melihat rekan sejawatnya sesama pendidik yang mendapatkan tunjangan fungsional ataupun sertifikasi. Menurutnya, mereka-mereka itu telah mendapatkan hak yang tertunda dari pemerintah. Untuk itu, bagi mereka yang sudah mendapatkan tunjangan tinggal meningkatkan professionalitasnya saja. “ Saya bangga melihat teman-teman sejawat meraih hak mereka,” kata dia.
Dikatakannya, sejumlah permasalahan pendidikan di Depok diantaranya fasilitas yang kurang, dan jauh dari sekolah idaman. Sementara, pemerintah dalam menjanjikan lebih banyak bersifat kampanye. Selain itu, fungsi pengawasan di sekolah juga masih belum maksimal. “ Kami akan terus mencetak generasi bangsa, tolong gaji kami paling tidak sesuai UMK,” kata Leli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Prihandoko mengaku hingga saat ini masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi. Menurutnya, PR bagi pemerintah antara lain masalah infrastruktur dan kualitas. Dirinaya mencontohkan, di SDN Sukmajaya III rombongan belajarnya ada 500 siswa, sedangkan ruang kelasnya hanya mampu menampung 300 siswa.” Kalau kondisi ini dibiarkan terus, yang rugi adalah anak didik,”jelasnya.
Menurutnya, kesejahteraan guru honorer juga menjadi agenda yang sedang diperjuangkan anggota DPRD Depok. Dia menilai, uang insentif sebesar Rp 300 ribu tidak mencukupi kebutuhan saat ini.
" Pihaknya berupaya terus agar kesejahteraan guru honorer meningkat, khususnya guru honorer di sekolah swasta,”tandasnya. (Faldi)
“ Di satu sisi kami di tuntut secara profesional. Tapi, karena tuntutan hidup mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Minimal, dari gaji guru itu bisa disetarakan dengan gaji buruh Depok berdasarkan UMK,” katanya, kepada wartawan Kamis (3/5/2012).
Leli panggilan akrab Nur Laelay sudah lama menjadi pendidik. Namun, pendapatannya dari mengajar sama sekali tak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Dirinya berharap agar gaji dari guru honorer bisa disamakan dengan UMK Depok. Pasalnya, tuntutan kebutuhan semakin tinggi dan tidak bisa ditunda.
“ Mau bagaimana lagi, professional harus dipenuhi. Tapi, dari sisi pemenuhan kebutuhan juga harus terpenuhi,”terang guru Madrasah itu.
Meski begitu, Leli bangga melihat rekan sejawatnya sesama pendidik yang mendapatkan tunjangan fungsional ataupun sertifikasi. Menurutnya, mereka-mereka itu telah mendapatkan hak yang tertunda dari pemerintah. Untuk itu, bagi mereka yang sudah mendapatkan tunjangan tinggal meningkatkan professionalitasnya saja. “ Saya bangga melihat teman-teman sejawat meraih hak mereka,” kata dia.
Dikatakannya, sejumlah permasalahan pendidikan di Depok diantaranya fasilitas yang kurang, dan jauh dari sekolah idaman. Sementara, pemerintah dalam menjanjikan lebih banyak bersifat kampanye. Selain itu, fungsi pengawasan di sekolah juga masih belum maksimal. “ Kami akan terus mencetak generasi bangsa, tolong gaji kami paling tidak sesuai UMK,” kata Leli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Prihandoko mengaku hingga saat ini masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi. Menurutnya, PR bagi pemerintah antara lain masalah infrastruktur dan kualitas. Dirinaya mencontohkan, di SDN Sukmajaya III rombongan belajarnya ada 500 siswa, sedangkan ruang kelasnya hanya mampu menampung 300 siswa.” Kalau kondisi ini dibiarkan terus, yang rugi adalah anak didik,”jelasnya.
Menurutnya, kesejahteraan guru honorer juga menjadi agenda yang sedang diperjuangkan anggota DPRD Depok. Dia menilai, uang insentif sebesar Rp 300 ribu tidak mencukupi kebutuhan saat ini.
" Pihaknya berupaya terus agar kesejahteraan guru honorer meningkat, khususnya guru honorer di sekolah swasta,”tandasnya. (Faldi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar