Hasil Survei CIRUS "Warga Jakarta Kecewa Terhadap Pemerintah DKI"

                                                               Suasana tiada hari tanpa kemacetan di Jakarta (Ist)

Depok Pajajaran News

Kendati DKI Jakarta adalah ibu kota negara, sekaligus kota paling maju di Indonesia, bukan berarti warga mengetahui apa yang diketahui tentang sumber daya pemerintahannya, kebutuhan masyarakat jangka panjang, dan apa yang seharusnya dikerjakan pemerintahannya. “Beberapa fakta tentang pengetahuan dan kesadaran warga Jakarta terekam survei CIRUS Surveyor Group dari medio 13 hingga 20 April 2012. Mungkin penting disodorkan kepada enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” kata Direktur Eksekutif CIRUS, Andrinof Chaniago, kepada wartawan Rabu (2/5/2012) .

Untuk mengetahui hal tersebut, Andrinof menuturkan, pihaknya melakukan survei dengan responden warga Jakarta berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Seluruh responden tinggal di wilayah berciri perkotaan. Proporsi responden laki-laki dan perempaun 50 persen: 50 persen. “Jumlah responden sebanyak 800 orang, tersebar secara proporsional pada 80 kelurahan terpilih di Jakarta. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka,” tuturnya.

Andrinof menambahkan, dari beberapa pertanyaan yang diajukan, terungkap kalau warga Jakarta kecewa dengan tidak berhasilnya pemerintah DKI Jakarta mengatasi kemacetan. Dia mencontohkan, masalah pembangunan prioritas yang diingikan warga Jakarta adalah transportasi dan perbaikan jalan. Program pembangunan paling mengecewakan, mengatasi kemacetan. Pelayanan yang perlu diutamakan perbaikannya, mengatasi kemacetan. “Jadi jika ingin terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus memiliki kemampuan mengatasi kemacetan di Jakarta,” ujarnya.

Andrinof mengingatkan, yang lebih mengecewakan hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp.36 triliun. Hal tersebut terbukti kala tim mengajukan pertanyaan pengetahuan mengenai besaran APBD. Sebanyak 86,5 persen tidak mengetahi secara pasti. Sedangkan yang menjawab 8,5 persen sudah mendekati benar yakni Rp.30 triliun. “Padahal pengetahuan ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui sumber kebocoran yang selama ini terjadi,” imbuhnya.

Selain itu, keberhasilan kebijakan memajukan jam masuk sekolah yang diterapkan pemerintah dinilai kurang berhasil. Tingkat kepercayaan mengenai pembangunan jalan tol dalam kota untuk mengurangi kemacetan juga tidak berhasil. “Intinya masyarakat menilai pemerintah DKI Jakarta sekarang harus banyak melakukan pembenahan. Begitu pun gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam pilkada mendatang,” ungkap Andrinof.

Sementara Hamdi Muluk selaku Pakar Sikologi Politik mengungkapkan, hasil survei ini menunjukan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui APBD milik Provinsi DKI Jakarta. Sehingga kerap dibodohi pemerintahnya dengan alasan tidak terdapat dana. “Padahal, kita tahun anggaran Rp36 triliun tidak sedikit,” ungkapnya.

Hamdi menegaskan, masyarakat Jakarta saat ini hidup dalam paradog. Sudah saatnya mayarakat Jakarta memiliki paradigma baru yang berpihak pada publik. “Bukan cukong-cukong yang lebih mementingkan ruang privat,” tandasnya.(Faldi/Zuli)