Cagub DKI Jokowi : Kunci Penataan Mall Penegakan Perda RT/RW

                                                Cagub DKI Joko Widodo (ist)

 Depok Pajajaran News

Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menceritakan keberhasilannya ketika menata Kota Solo. Dari mulai menata system pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dengan membahas pembatasan mall dan minimarket di Surakarta. “Dengan memberikan pembatasan izin maka memberikan kesempatan pedang kecil untuk maju. Makanya saya lebih senang mendirikan pasar untuk PKL,” katanya ketika memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia (UI) Senin (2/4/2012).

Menurut Jokowi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhotelan hanya Rp10,2 miliar, terminal 2,6 miliar, parkir Rp1,2 miliar, sedangkan dari sektor pedagang mencapai 19,2 miliar. “Saya merasa aneh kalau ada teman-teman yang senang memberikan izin pendirian mall, hypermart, dan minimarket. Padahal, mereka hanya mendapat keuntungan di awal saja, saat pengusaha mengurus IMB. Selebihnya kosong.

Setiap tahun ada 15 mall yang minta diberikan izin, delapan hypermart, dan 140 minimarket. Namun, ia hanya memberikan izin pendirian pada satu mall, satu hypermart, dan lima minimarket. “Izin  tersebut diberikan sebagai syarat bahwa di wilayahnya tidak anti libralisme. Namun, itu semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak mentang-mentang,” tuturnya.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memaparkan, selama dirinya dipercaya menjadi wali kota, sudah puluhan pasar  terbangun. Pasar, kata dia, merupakan showroom bagi petani, nelayan, dan peternak. “Mereka dapat memasarkan seluruh hasil yang mereka raih dengan maksimal. Untuk menata kesemrautan mall di Jakarta, kuncinya hanya satu. Yakni mematuhi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RT/RW).  Pembangunan tidak boleh menyimpang dari RT/RW. “Kalau tidak boleh ya tidak boleh, jangan sampai karena uang peraturan bisa berubah,” papar Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dalam menegakan perda RT/RW jangan sampai swasta mengatur pemerintah. Justru pemerintah harus dapat mengatur swasta. “Apa yang sudah ditetapkan jangan diubah hanya gara-gara uang atau amplop. Banyak hal dalam memimpin rakyat mudah dicapai jika ada niat dan kesungguhan dalam membangun system. “Tempat pelayanan KTP saat ini sudah maju, bisa jadi dalam waktu sehari, dulu jauh berbeda, saat saya kecil kursi di ruang tunggunya, dulu waktu kecil ya itu – itu juga, awalnya bikin KTP harus tunggu 2-3 minggu tergantung amplopnya. Saya kumpulkan camat dan lurah, saya kasih tahu ini sistemnya, ada tiga lurah yang bilang tak bisa, tapi saya tegaskan ini sistemnya, mau dibangun tapi aparatnya susah ikuti, akhirnya terbukti dengan kesungguhan bisa kita wujudkan,” imbuhnya.

Jokowi juga mengaku sulit saat mempimpin kota Solo di tahun pertama dan kedua. Dalam tahap- tahap awal, pasti banyak  warga yang masih berunjuk rasa. “Jadi walikota pasti didemo, kekeliruaannya ternyata pada saat demo pintu gerbang pasti ditutup satpol dan polisi, kalau terjadi benturan itu yang diharapkan, masuk koran, dan difoto, akhirnya saya rutin menggelar rembug kota, seluruhnya dikumpulkan, pada tahun pertama, isinya marah-marah semua, tahun kedua pertama didemo, tahun ketiga mulai ada ide dan gagasan,” kilahnya.

Jokowi menegaskan, sudah seharusnya pemimpin mampu menyerap aspirasi rakyatnya. “Banyak pemimpin sudah merasa pintar sendiri, ini yang harus dibenahi, pemimpin harus berikan dorongan dan motivasi, saya harus menguasai medannya dulu baru berikan policy,” tandasnya.(Faldi)