Keputusan Ketua Koalisi PKS Tidak Dapat Menjadikan Sebagai Pendulang Suara

                                     Pengamat Politik UI Andrinof Chaniago (Ist)

 Depok Pajajaran News

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu ragu memutuskan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. Pasalnya, masyarakat tidak akan melihat keputusan ketua koalisi sebagai penzoliman terhadap PKS. Itu artinya, PKS tidak dapat menjadikan peristiwa dikeluarkannya partai tertsebut dari koalisi sebagai modal mendulang suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. “Yang memiliki jasa menolak rencana kenaikan BBM bukan PKS, tapi PDIP. Menjadikan masalah ini sebagai modal untuk 2014, saya rasa tidak terlalu kuat, kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago, kepada wartawan Senin (9/4/2012).

Namun, kata Andrinof, apa yang dilakukan petinggi PKS dalam menghadapi tuntutan dikeluarkanya partai itu dari koalis sudah benar. Kebanyakan dari mereka lebih berlaku pasif. PKS, kata dia, juga tidak perlu mengambil inisiatif menyatakan diri keluar dari koalisi. “PKS sangat memahami gaya berpolitik presiden, sehingga mereka tidak risau dengan apa yang telah mereka mainkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, Presiden SBY tidak ingin mengambil sikap politik yang melukai pihak lain, termasuk PKS. Dia ingin politik dijalankan secara santun. “Dalam mengambil kebijakan, presiden melihat banyak faktor, terutama dukungan dari semua elemen bangsa. Sehingga apa yang dia putuskan menjadi keputusan bersama, bukan putusan orang per orang,” kata Andrinof.

Andrinof menuturkan, bila berkaca pada etika politik maka apa yang sudah dilakukan para petinggi PKS sudah melanggar etika koalisi. Namun, kata dia, perlu diingat bahwa PKS tidak masuk dalam pengertian koalisi. Partai tersebut masuk koalisi setelah calonnya kalah. “Mereka itu koalisi halte, berkoalisi setelah calonnya kalah. Mereka juga awalnya tidak menginginkan keberadaan incumbent,” ujarnya.

Walau kemudian, kata dia, PKS mendapatkan jatah meteri empat sudah menunjukan bahwa partai tersebut menang banyak. Nah, kalau sekarang posisi menteri PKS diperebutkan partai-partai koalisi sudah sangat wajar. “Semua anggota koalisi berhak mendapatkan jatah kursi yang ditinggalkan menteri PKS. Akan tetapi semuanya baru akan terwujud setelah presiden mengeluarkan keputusan,” kilahnya.(Faldi)