Jalan Tak Kunjung Diperbaiki Anggota F-PD Ancam Mengundurkan Diri

                          Sejumlah Partai Demokrat Kota Depok (Ist)

Depok Pajajaran News

Ketua DPRD Depok dan 13 anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Depok berjanji akan mengundurkan diri secara serempak jika Jalan Raya Citayam tidak juga diperbaiki pada tahun 2013 mendatang. Pernyataan tersebut diutarakan Ketua DPRD Depok Rintis Yanto setelah mendapat pertanyaan langsung dari masyarakat.

“ Kami sadar bahwa Jalan Raya Citayam merupakan jalur padat yang kerap menjadi titik macet," kata Rintis, kepada wartawan Kamis (9/8/2012) dikantornya.

Menurut Rintis, Dewan khususnya badan anggaran tengah membahas masalah Jalan Raya Citayam dengan pemerintah. Intinya, kata dia, kedua belah pihak telah bersepakat untuk merapihkan terlebih dahulu jalan tersebut.

"Di depan Wakil Gubernur Jabar saya berjanji akan segera menyelesaikan masalah jalan itu," tuturnya.

Rintis menegaskan, pemerintah sudah menyediakan anggaran Rp18 miliar untuk menghaluskan Jalan Raya Citayam. Proyek perbaikan jalan itu akan ditenderkan langsung ke masyarakat. Namun, ia meminta masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemantauan terhadap proyek tersebut agar tidak ada penyimpangan.

"Kalau dana proyek itu disunatkan bahaya. Kualitas jalan yang seharusnya baik, menjadi setengah baik," tabdasnya.

Pernyataan Rintis diamini anggota Komisi C DPRD Robby Aswan, perbaikan Jalan Raya Citayam masuk sekala prioritas.

"Kita sadar pembangunan selama ini dilakukan di wilayah perbatasan Jakarta, namun jalan menuju Kabupaten Bogor rusak parah," ujarnya.

Robby menjamin jalan tersebut akan mulus di tahun 2013. Tidak ada lagi lubang, kubangan, dan kolam-kolam kecil di tengah jalan. Dia juga berharap pemerintah dengan segera melakukan tender agar proyek ini dapat selesai dan dinikmati masyarakat.

"Kita akan dorong pemerintah untuk mempercepat pengerjaan proyek ini. Kita juga berupaya mendesak pemerintah agar tidak main-main dalam melaksanakannya," tegasnya.

Robby menghimbau, masyarakat mau dan aktif melakukan kontrol terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah masing-masing. Gunanya, kata dia, masyarakat jadi mengetahui kalau para pemilik proyek tidak melakukan penyimpangan.

"Kita akan mundur kalau proyek itu belum jadi tahun 2013 ini," imbuhnya.(Faldi)